Perubahan yang Berbeda di Revisi KUHAP terkait Pemeriksaan dan Penangkapan Tersangka

Sejumlah perubahan dalam prosedur penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan akan diterapkan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR RI. Salah satu titik utama dalam draf revisi KUHAP adalah larangan penggeledahan di beberapa lokasi tertentu, seperti ruang sidang lembaga legislatif, ibadah, dan pengadilan.

Larangan Penggeledahan

• Lokasi yang Dilarang: Ruang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ruang ibadah dan/atau upacara keagamaan; ruang sidang pengadilan.

• Pasal Terkait: Pasal 108 dalam draf revisi KUHAP.

Meskipun larangan untuk penyidik memasuki lokasi-lolasi tersebut bukan hal baru, draf revisi ini memberikan penjelasan lebih rinci dibandingkan dengan KUHAP yang berlaku saat ini, yakni UU nomor 8 tahun 1981.

Detail Penting dari Draf Revisi KUHAP:

• Penangkapan oleh Siapa: Penyidik, Penyidik Pembantu, PPNS, dan Penyidik Tertentu (seperti Kejaksaan dan KPK), dengan pengecualian untuk TNI AL (Pasal 87).

• Persyaratan Penangkapan: Berdasarkan minimal 2 alat bukti (Pasal 88).

• Pemberitahuan dan Surat Perintah: Identitas, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan harus disampaikan secara tertulis kepada tersangka (Pasal 89).

• Masa Penangkapan: Jika lebih dari 1 hari, dihitung sebagai masa penahanan (Pasal 90).

• Pengecualian Penangkapan: Untuk pelanggaran dengan ancaman denda kategori II (Pasal 91).

Inovasi Lainnya:

• Penggunaan CCTV dalam Pemeriksaan: Untuk mencegah kekerasan dalam penyidikan, setiap pemeriksaan dan ruang tahanan diawasi melalui kamera pengawas (Pasal 31).

Penahanan dan Batas Waktu:

• Alasan Penahanan: Ketika tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan, menghalang-hambat proses pemeriksaan, atau berupaya melarikan diri (Pasal 93).

• Maksimal Penahanan:

• Penyidikan (60 hari), penuntut umum (50 hari), hakim Pengadilan Negeri, Tinggi, dan Mahkamah Agung (masing-masing 90 hari per Pasal 94-98).

Jika batas waktu penahanan maksimal terlampaui, tersangka harus dilepaskan kecuali dengan syarat tambahan. Draf revisi KUHAP mengatur lebih detail dibandingkan dengan regulasi yang berlaku saat ini untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan dalam proses hukum.