Komisi I DPR Digugat ke MK terkait Revisi UU TNI: Itu Merupakan Hak Warga

Komisi I DPR menanggapi munculnya gugatan judicial review (JR) terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan hak yang dilindungi konstitusi.

Respons DPR Komisi I:

-Hak Warga yang Dilindungi Konstitusi: Menurut Dave, mempersilakan gugatan ke MK adalah menghormati hak yang terdapat dalam konstitusi Indonesia.

-Partisipasi Publik dalam Proses Revisi: Meskipun DPR tidak serta-merta mempersilakan gugatan, Dave menegaskan bahwa proses pembahasan UU TNI telah melibatkan partisipasi publik.

Dave Laksono menyerahkan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap belum terakomodasi dalam revisi UU tersebut.

Detail Gugatan:

-Terdaftar di MK: Gugatan diajukan dua hari setelah UU disahkan, dengan nomor perkara 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

-Pokok Perkara: Pengujian formil terkait perubahan UU TNI yang diajukan oleh tujuh pemohon, antara lain Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, dan lainnya.

DPR telah melewati proses pengajuan gugatan tersebut setelah RUU TNI resmi disahkan.